GERBANGDESA.COM, Palangkaraya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp3.949.697 per bulan. Angka tersebut meningkat 7,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Penetapan itu tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 100.3.3.1/317/2026 yang ditandatangani pada 18 November 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalteng, Farid Wajdi, mengatakan penyesuaian upah tersebut merupakan hasil pembahasan Dewan Pengupahan Provinsi dengan melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan kalangan pengusaha.
Perhitungan kenaikan mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, upah tahun sebelumnya, serta indeks alfa sebesar 0,60.
“Penetapan ini melalui pembahasan bersama, dengan mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi dan ketentuan pemerintah pusat,” ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Selain UMP, pemerintah juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) untuk sektor perkebunan dan industri kelapa sawit sebesar Rp3.956.950 per bulan.
Sementara sektor pertambangan batu bara serta pertambangan emas dan perak ditetapkan Rp3.979.691 per bulan. Kedua kelompok sektor tersebut juga mengalami kenaikan 7,15 persen dibandingkan 2026.
UMP dan UMSP Kalteng 2027 mulai berlaku pada 1 Januari hingga 31 Desember 2027 bagi pekerja dengan masa kerja satu bulan sampai satu tahun.
Adapun pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun mengacu pada struktur dan skala upah perusahaan.
Farid mengapresiasi komunikasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) yang berjalan kondusif.
“Semua tergabung dalam Dewan Pengupahan Provinsi sebagai satu tim, sehingga proses penetapan berjalan baik tanpa gejolak,” pungkasnya. (hmn/fin)















