GERBANGDESA.COM, Sampit – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi persoalan yang kian serius. 

Api yang belum sepenuhnya terkendali memicu kabut asap dan mulai berdampak terhadap kualitas udara, aktivitas transportasi hingga kegiatan belajar masyarakat.

Ketua DPRD Kotim, Rimbun, menilai penanganan karhutla tidak bisa terus bertumpu pada kemampuan anggaran pemerintah daerah. 

Ia memperkirakan kebutuhan penanganan dapat membengkak apabila kebakaran terus meluas dan berlangsung dalam waktu panjang. 

Bahkan, anggaran sekitar Rp15 miliar dinilai belum tentu cukup untuk menangani seluruh dampak dan kebutuhan di lapangan.

“Kalau kebakaran terus meluas dan penanganannya berlangsung lama, Rp15 miliar belum tentu cukup,” tegas Rimbun, Senin (21/9/2026).

Menurut Rimbun, keterbatasan fiskal menjadi persoalan serius karena pemerintah daerah juga tengah menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. 

Kotim sendiri memiliki Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp5 miliar untuk penanganan bencana, sementara pencairannya dilakukan secara bertahap. 

Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi kendala ketika kebutuhan penanganan meningkat dengan cepat.

“Karhutla tidak bisa hanya dibebankan kepada kabupaten dan provinsi. Kami mendorong pemerintah pusat mempertimbangkan status darurat atau bencana nasional agar dukungan dan anggaran APBN lebih maksimal,” ujar Rimbun. 

Ia menambahkan, peningkatan dukungan pemerintah pusat diperlukan agar penanganan karhutla tidak terhambat ketika kapasitas anggaran daerah mulai terbatas. (hmn/fin)