GERBANGDESA.COM, Sampit – Polemik pengelolaan kontrak kerja sama media di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai mendapat perhatian DPRD.

Sorotan muncul setelah sejumlah awak media mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran serta dugaan ketimpangan dalam penentuan nilai kontrak bagi perusahaan media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Hj. Mariani, membenarkan pihaknya telah memanggil Diskominfo Kotim untuk meminta penjelasan terkait persoalan tersebut.

“Sudah kami panggil, katanya mereka saja nanti menjelaskannya,” ujar Mariani, Jumat (14/8/2026).

Pernyataan itu menegaskan bahwa persoalan kontrak media telah masuk dalam radar legislatif dan perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi dugaan tanpa kepastian.

Sejumlah awak media sebelumnya menyoroti dugaan adanya media dari luar daerah yang memperoleh nilai kontrak cukup besar, meski disebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana media yang telah terverifikasi secara faktual.

Bahkan, muncul pula dugaan praktik “joki media”, yakni pihak tertentu yang membawa atau mengatasnamakan media lain untuk memperoleh kerja sama.

Namun, seluruh dugaan tersebut masih membutuhkan pembuktian dan klarifikasi resmi dari pihak terkait.

Para awak media meminta mekanisme kerja sama media dilakukan secara transparan, objektif, serta mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) yang menjadi dasar kerja sama.

Mereka juga mempertanyakan indikator penentuan grade dan besaran kontrak, termasuk penggunaan anggaran untuk konten kreator yang disebut turut menjadi bagian dari belanja komunikasi pemerintah daerah.

Kini, publik menunggu penjelasan terbuka dari Diskominfo Kotim maupun DPRD mengenai hasil pemanggilan tersebut.

Transparansi daftar penerima kontrak, dasar penetapan nilai, serta kesesuaian persyaratan menjadi hal penting untuk dibuka agar pengelolaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan. (fin/fin)