GERBANGDESA.COM, Nusantara – Desa Ketapanrame, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, membuktikan bahwa kemandirian ekonomi desa dapat dibangun tanpa bergantung pada utang perbankan maupun investor besar dari luar daerah. Melalui pengelolaan BUMDes Mutiara Welirang, pemerintah desa menerapkan skema pendanaan berbasis saham rakyat yang seluruh kepemilikannya diberikan kepada warga setempat.
Model ini diterapkan pada pengembangan destinasi unggulan seperti Taman Wisata Ganjaran dan Wisata Sumber Gempong. Pemerintah desa membagi kebutuhan modal menjadi lembar saham yang hanya dapat dibeli oleh warga ber-KTP Ketapanrame. Untuk menjaga pemerataan kepemilikan, setiap kepala keluarga dibatasi dalam jumlah investasi sehingga tidak terjadi dominasi aset oleh segelintir pihak.
Kepala Desa Ketapanrame, Zainal Arifin, menegaskan kebijakan tersebut diambil untuk memastikan keuntungan usaha tetap berputar di lingkungan desa. Menurutnya, keterlibatan investor eksternal berpotensi membuat keuntungan mengalir keluar daerah, sementara warga hanya menjadi pekerja tanpa memiliki kendali atas aset yang dibangun di wilayahnya sendiri.
Strategi tersebut terbukti memberikan hasil positif. Kawasan wisata yang dikelola BUMDes kini mampu menarik ratusan ribu pengunjung setiap tahun dan menghasilkan omzet antara Rp3,5 miliar hingga Rp5 miliar. Selain itu, lebih dari 80 kios kuliner dan usaha kreatif disediakan khusus bagi warga lokal, sementara jaringan usaha ritel besar tidak diperkenankan beroperasi di kawasan wisata guna menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat.
Keuntungan usaha kemudian dibagikan kembali kepada warga dalam bentuk dividen saham rakyat. Sebagian pendapatan juga dialokasikan untuk program sosial seperti bantuan pendidikan, subsidi BPJS Ketenagakerjaan bagi petani, hingga perbaikan sarana sanitasi. Keberhasilan tata kelola tersebut mengantarkan Ketapanrame meraih penghargaan Desa Wisata Terbaik pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2023.
Di tengah persaingan destinasi wisata yang semakin ketat, keberlanjutan model ini diperkuat melalui pendampingan dan dukungan fasilitas dari Bank Indonesia. Selain membantu digitalisasi transaksi dan peningkatan sarana wisata, BI juga mendorong pengembangan komoditas kopi lokal sebagai sumber ekonomi baru. Pengalaman Ketapanrame kini menjadi rujukan bagi berbagai daerah, termasuk wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dalam membangun ekonomi desa yang mandiri, inklusif, dan berbasis kepemilikan masyarakat.(*/d)
Sumber: Kompas
