GERBANGDESA.COM, Sampit – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kotawaringin Timur, Rody Kamislam, mengungkapkan masih adanya kendala serius dalam upaya pemerataan listrik desa di wilayah Kotim.
Hingga saat ini, terdapat empat desa yang belum teraliri listrik, yakni Desa Kenyala dan Desa Penyang di Kecamatan Telawang, serta Desa Palangan dan Desa Rasau Tumbuh di Kecamatan Kota Besi.
“Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya kepada wartawan gerbangdesa.com, usai rapat koordinasi dengan PLN Rayon Kalteng di Gedung B Setda Kotim, kemarin.
Rody menjelaskan, hambatan utama masuknya jaringan listrik ke desa-desa tersebut adalah akses jalan yang melintasi kawasan perkebunan.
Kondisi jalan yang tidak fungsional serta kurang terawat menjadi kendala utama bagi pembangunan jaringan listrik.
“Secara fisik jalan ada, tapi tidak bisa dimanfaatkan optimal untuk pekerjaan teknis di lapangan,” katanya.
Menurutnya, secara teknis PLN melalui UP2K mensyaratkan adanya akses yang memadai untuk pemasangan jaringan listrik.
Salah satu solusi yang harus dilakukan adalah pembukaan jalur dengan pemangkasan atau penebangan selektif pohon sawit di sepanjang lintasan kabel.
“Di titik-titik tertentu harus dilakukan pruning sawit agar kabel jaringan bisa masuk ke desa,” jelasnya.
Selain itu, Rody menegaskan pentingnya perbaikan status dan fungsi jalan agar benar-benar bisa digunakan untuk mobilisasi alat dan material listrik.
Ia menyebut keterlibatan OPD teknis, pemerintah desa, hingga dukungan perusahaan melalui program CSR menjadi kunci penyelesaian masalah tersebut.
“Jalan harus fungsional, bisa dari program pemerintah, dana desa, atau CSR perusahaan,” tegasnya.
Ia mengakui bahwa sebagian besar jalan di lokasi tersebut sudah memiliki badan jalan, namun tidak terawat dengan baik.
Kondisi itu menyebabkan jalan sering tergenang saat musim hujan dan sulit dilalui saat musim kemarau.
“Masalah utamanya ada pada pemeliharaan. Saat hujan tergenang, saat kemarau berdebu dan sulit dilewati,” ujarnya.
Rody meminta agar camat dan kepala desa segera memperkuat koordinasi dengan pihak perusahaan perkebunan untuk memastikan akses dapat segera difungsikan.
Ia menekankan bahwa percepatan listrik masuk desa hanya bisa dicapai melalui kerja sama lintas sektor.
“Harus ada sinergi antara pemerintah, desa, dan perusahaan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah menargetkan percepatan penyelesaian tanpa menunggu waktu lama.
Menurutnya, kebutuhan listrik masyarakat tidak bisa terus ditunda.
“Lebih cepat lebih baik, karena ini menyangkut pelayanan dasar masyarakat,” tegas Rody.
Selain kendala teknis, ia juga menyebut adanya persoalan kawasan hutan di beberapa jalur yang harus ditangani secara administratif.
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, lanjutnya, telah diminta melakukan inventarisasi untuk pengusulan penyesuaian atau alih fungsi kawasan ke pemerintah pusat.
“Kalau masuk kawasan, harus ada proses resmi agar tidak melanggar aturan,” jelasnya.
Rody menutup dengan menyebut bahwa pihak perusahaan perkebunan pada prinsipnya bersedia membantu pembukaan akses dengan mengorbankan sebagian tanaman sawit di jalur jaringan listrik.
“Mereka bersedia mendukung karena ini untuk kepentingan masyarakat sekitar. Pemerintah hanya memfasilitasi agar semua pihak bisa bergerak bersama,” pungkasnya. (fin/fin)
