GERBANGDESA.COM, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur resmi mencopot sementara Kepala Desa Tumbang Tawan, Kecamatan Bukit Santuai, terkait dugaan penyalahgunaan dana desa sebesar Rp114 juta. Keputusan ini diambil melalui rapat konsolidasi di Aula Mahaga Lewu DPMD Kotim, Jumat (7/11/2025) sore.

Rapat tersebut dihadiri Plt Kepala DPMD Kotim Yudi Aprianur, Kabag Hukum Setda Kotim Pintar Simbolon, Inspektorat, Polres Kotim, dan Camat Bukit Santuai.

Plt Kepala DPMD, Kotim Yudi Aprianur menegaskan, penonaktifan sementara dilakukan berdasarkan Permendagri 82/2015 jo. Permendagri 66/2017, serta PP No. 43/2014 jo. PP 47/2015, karena tahapan pembinaan seperti surat teguran pertama dan kedua tidak diindahkan.

“Ini bukan ancaman, tapi bentuk toleransi agar yang bersangkutan punya kesempatan menyelesaikan persoalan ini. Namun roda pemerintahan tidak boleh berhenti,” tegas Yudi yang sekaligus sebagai pimpinan rapat konsolidasi tersebut.

Selama satu bulan masa pencopotan sementara, DPMD akan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Kades. Plt tersebut akan fokus menyelesaikan administrasi desa, terutama penyusunan APBDes 2025 yang sempat terhambat.

Mewakili Bupati Kotim, Kabag Hukum Pintar Simbolon, memastikan langkah ini sudah sesuai prosedur dan sah secara hukum.

“Tidak perlu khawatir soal gugatan PTUN. Unsur pemberhentian sementara sudah terpenuhi dan kami yakin prosedurnya kuat,” ujarnya dihadapan yang hadir.

Sementara itu, Camat Bukit Santuai Agus Saptono menyayangkan situasi ini karena sejak awal kecamatan telah melakukan upaya persuasif. Namun, kades dinilai tidak proaktif menjalankan roda pemerintahan.

“Kegiatan desa seperti Musdes hingga penyusunan APBDes terhambat. Itu laporan langsung dari aparat desa,” kata Agus.

Pihak kecamatan menyarankan Plt Kades berasal dari ASN kecamatan agar pembenahan bisa berjalan cepat dan efektif.

Dengan penonaktifan ini, Pemkab menegaskan komitmen untuk menjaga tata kelola dana desa tetap transparan dan akuntabel. (fin/fin)