GERBANGDESA.COM SAMPIT – Anggaran lebih dari Rp100 miliar yang disiapkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk penerangan jalan umum (PJU) terancam tak sampai ke daerah yang paling membutuhkannya.
Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mengingatkan, 14 desa di Kecamatan Pulau Hanaut sudah lama hidup dalam kegelapan, namun nasibnya masih belum jelas di meja birokrasi.
“Bocoran dari provinsi, ada dana Rp100 miliar lebih untuk sekitar 1.400 desa di Kalteng. Kita harus bergerak cepat. Saya harap tahun 2026 anggaran ini tidak bergeser ke daerah lain dan benar-benar masuk ke wilayah yang membutuhkan, termasuk Pulau Hanaut,” tegas Rudianur, Jumat 14 Agustus 2025.
Pulau Hanaut terletak sekitar 45 kilometer dari pusat Kota Sampit. Secara geografis, wilayah ini hanya bisa dicapai menggunakan transportasi air karena berada di seberang Sungai Mentaya.
Kondisi jalannya sebagian besar hanya semenisasi dan banyak yang sudah rusak, membuat perjalanan warga semakin sulit, terutama saat musim hujan.
Salah satu potret nyata kerusakan itu terlihat di sebuah ruas jalan yang berlubang besar dengan besi tulangan terbuka di tengah jalur.
Lubang itu hanya ditandai seadanya, sementara pengendara motor terpaksa melintas dengan hati-hati di sisi jalan.
“Kalau malam, nyaris tak terlihat. Berbahaya sekali bagi pengendara,” keluh seorang warga.
Dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000 jiwa dan status sebagian desa sudah berkembang bahkan tergolong maju, Pulau Hanaut seharusnya tidak tertinggal soal penerangan.
Namun dibanding desa lain di Kotim, kondisi PJU di Pulau Hanaut masih jauh lebih parah, bahkan di beberapa ruas jalan nyaris tanpa lampu sama sekali.
Rudianur menegaskan, penerangan jalan di Pulau Hanaut bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan vital bagi keamanan dan aktivitas ekonomi warga.
“Wilayah ini berada di pesisir. Jalan gelap itu rawan kriminalitas, membahayakan pengendara, dan menghambat nelayan yang harus berangkat malam. PJU ini bukan hiasan, ini soal nyawa dan perputaran ekonomi,” ujar Bang Rudi sapaan akrabnya.
Politisi Partai Golkar itu mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalteng agar menempatkan Pulau Hanaut di prioritas teratas.
“Jangan sampai daerah pesisir yang sudah jauh dari pusat kota malah dikesampingkan. Pemerintah harus adil,” tandasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Kalteng belum memberikan pernyataan resmi soal distribusi anggaran PJU tersebut. (fin/fin)
