JAKARTA, gerbangdesa.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan daftar mantan pejabat kementerian yang terlibat transaksi mencurigakan merupakan kasus lama.

“Ini kejadian lama, yang pernah disiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), akan ditayangkan nanti,” katanya, Kamis (8/6) di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.

“Ini kejadian bertahun-tahun yang lalu. Kasus ini sudah ditangani KPK,” tambah Sri Mulyani.

Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan tindak lanjut dari 33 laporan analisis (LHA) yang diterima pihaknya dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas transaksi mencurigakan dari Kementerian Keuangan.

Firli mengatakan, 12 dari 33 LHA tersebut sudah masuk tahap penyidikan. Dia menjelaskan, nilai transaksi di LHA PPATK menyentuh Rp 25,36 triliun.

Berikut daftar nama mantan pejabat Kementerian Keuangan yang terlibat transaksi mencurigakan, yang disampaikan Firli dalam rapat kerja Komisi III DPR, Rabu (7/6):

1. Andhi Pramono (mantan Kepala Bea Cukai Makassar) berstatus tersangka. Nominal transaksi Rp60.166 juta

2. Eddi Setiadi (mantan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp 51,8 miliar

3. Istadi Prahastanto (peresmian komitmen (PPK) dalam proyek sewa 16 mobil patroli cepat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tahun anggaran 2013-2015)

4. Heru Sumarwanto (ketua panitia lelang) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp 3,99 miliar

5. Yul Dirga (mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA) tiga Kanwil Khusus di Jakarta) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp 53,8 miliar

6. Hadi Sutrisno (pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp 2,76 triliun

7. Yulmanizar (Tim Pemeriksa Pajak) berstatus terpidana bersama Wawan Ridwan memiliki nominal transaksi Rp 3,22 triliun

8. Wawan Ridwan (Kepala Pendaftaran, Penyuluhan dan Penilaian Kanwil Ditjen Pajak Sulselbartra) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp 3,22 triliun

9. Alfred Simanjuntak (Dirjen Pajak PNS) berstatus terpidana. Nominal transaksi Rp 1,27 triliun

KPK telah memetakan 33 LHA tersebut, dimana 2 LHA ditemukan tidak ada di database KPK dan 5 sedang diperiksa di Direktorat Pelayanan dan Pusat Pengaduan Masyarakat (PLPM) dan LHKPN.

Saat itu, ada 11 pengaduan yang sedang diselidiki. Firli pun menyebut 12 di antaranya sudah diperiksa. Sementara itu, ada 3 pengaduan yang masuk ke Mabes Polri.

(*/ary)

sumber : CNN Indonesia