Diduga Belum Terverifikasi Dewan Pers, Sejumlah Media Diterima Kerja Sama Publikasi DPRD Kotim

GERBANGDESA.COM, Sampit – Pelaksanaan kerja sama publikasi media massa di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan sejumlah perusahaan pers yang belum mengantongi status verifikasi faktual (verfak) Dewan Pers tetap diterima untuk menjalin kontrak kerja sama publikasi.

Sejak akhir Oktober 2026, DPRD Kotim membuka kesempatan kerja sama publikasi bagi perusahaan media, baik yang berdomisili di daerah maupun luar daerah.

Sejumlah perusahaan pers kemudian mengajukan pendaftaran dengan harapan dapat memperoleh kontrak tersebut.

Namun, terdapat sejumlah persyaratan administratif dan teknis yang harus dipenuhi, termasuk ketentuan mengenai legalitas perusahaan serta status verifikasi media.

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Kotawaringin Timur Nomor 48 Tahun 2025, sebagai perubahan atas Perbup Nomor 39 Tahun 2023, yang ditetapkan pada 22 Desember 2025.

Secara umum, regulasi itu mengatur persyaratan perusahaan media, antara lain berbadan hukum, memenuhi ketentuan verifikasi Dewan Pers, terdaftar di Diskominfo Kotim, serta memiliki wartawan bersertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dan terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, terdapat ketentuan terkait keaktifan dalam kegiatan relasi media.

Namun, berdasarkan informasi dan penelusuran di lapangan, sedikitnya lima perusahaan pers yang berdomisili di Kotim diduga belum mengantongi status verifikasi faktual Dewan Pers. Bahkan, beberapa di antaranya disebut pernah ditolak oleh Diskominfo Kotim karena dinilai belum memenuhi persyaratan kerja sama.

Ironisnya, perusahaan yang sebelumnya tidak lolos tersebut justru diduga dapat diterima dalam skema kerja sama publikasi di lingkungan DPRD Kotim, bahkan telah melaksanakan kegiatan peliputan sesuai kontrak.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai konsistensi penerapan regulasi antara Diskominfo dan DPRD Kotim.

Jika persyaratan yang sama diberlakukan secara berbeda, transparansi dan akuntabilitas proses penerimaan perusahaan media patut dipertanyakan.

Apalagi, kerja sama tersebut menggunakan anggaran daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada publik.

Atas dugaan tersebut, pemerintah daerah melalui bagian hukum, Inspektorat, maupun aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, perlu melakukan penelusuran terhadap mekanisme seleksi, dasar penerimaan perusahaan media, serta pelaksanaan kontrak kerja sama publikasi.

DPRD Kotim juga perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak muncul dugaan adanya perlakuan khusus maupun penyimpangan dalam penggunaan anggaran daerah.

Regulasi jangan sampai hanya menjadi aturan di atas kertas yang ketat terhadap sebagian perusahaan pers, tetapi longgar terhadap pihak lainnya.

Publik berhak mengetahui apakah seluruh perusahaan media yang memperoleh kontrak benar-benar telah memenuhi persyaratan.

Sebab, transparansi bukan hanya kewajiban pemerintah, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat. (fin/fin)

Picture of PT GERBANG DESA NUSANTARA

PT GERBANG DESA NUSANTARA

Dari Desa Membangun Negeri

Related Post