SAMPIT – Rencana pembangunan smelter raksasa senilai Rp160 triliun di Kecamatan Pulau Hanaut mendapat sorotan tajam dari Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy. Politisi Dapil III itu mengingatkan agar investasi besar tidak menjadikan warga lokal sekadar penonton di tanah sendiri. Ia menegaskan, proyek sebesar ini harus dijalankan dengan transparan, melibatkan masyarakat, serta mengutamakan perlindungan lingkungan.
Menurut Eddy, kehadiran investor memang bisa membawa manfaat nyata, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur, transfer teknologi, hingga menambah pendapatan daerah. Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak terlena dengan janji-janji manis investasi tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul.
“Investor bisa membawa kemajuan, tapi sekaligus bisa menimbulkan masalah jika tidak dikelola dengan baik. Kita harus bijak dan kritis menyikapi setiap rencana besar yang masuk ke wilayah kita,” tegas Eddy, Kamis 11 September 2025.
Pernyataan Eddy ini sekaligus menyoroti rencana pembangunan smelter bauksit, silika, dan batubara senilai Rp160 triliun di Kecamatan Pulau Hanaut oleh investor asal Morowali, Sulawesi Tengah. Proyek raksasa itu disebut bakal membuka ribuan lapangan kerja dan mendorong pembangunan infrastruktur baru.
Namun, Eddy mengingatkan, megaproyek tersebut juga rawan menimbulkan dampak serius. Mulai dari eksploitasi sumber daya alam, pencemaran lingkungan, konflik sosial, hingga ancaman bagi industri lokal yang tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar.
“Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton di tanahnya sendiri. Harus ada jaminan keterlibatan warga lokal, transparansi, dan pengawasan ketat dari pemerintah daerah,” ujar mantan Camat Pulau Hanaut itu.
Ia juga menekankan bahwa masyarakat harus diberi ruang untuk berpartisipasi sejak awal, termasuk dalam pembahasan penggunaan lahan, kompensasi, serta pengawasan operasional smelter. Menurutnya, investasi sebesar apa pun tidak boleh mengorbankan lingkungan dan kesehatan masyarakat.
“Kalau memang mau membangun, silakan. Tapi harus ada pengelolaan lingkungan yang serius, keterlibatan masyarakat yang nyata, dan kompensasi yang adil. Jangan sampai Pulau Hanaut hanya jadi korban eksploitasi baru,” tegas Eddy.
Politikus yang dikenal dekat dengan akar rumput itu menegaskan, DPRD Kotim tidak menolak investasi, tetapi menuntut agar setiap investor yang masuk benar-benar berpihak pada rakyat. “Kita ingin masyarakat Pulau Hanaut dan sekitarnya merasakan manfaat langsung, bukan hanya debu dan polusi,” tegasn Eddy.
Ia memastikan, dewan akan terus mengawal agar proyek smelter Rp160 triliun ini tidak berubah menjadi mimpi buruk bagi masyarakat pedesaan. “Kita tidak anti-investasi, tapi kita ingin investasi yang berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya,” pungkasnya. (fin/fin)
