GERBANGDESA.COM, Jakarta – Penetapan batas wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) akhirnya mencapai tahap final. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara penegasan batas daerah yang digelar di kawasan Kemenko 3 IKN pada (20/10/2025). Langkah ini menjadi tahap terakhir sebelum pemerintah menerbitkan regulasi resmi mengenai batas wilayah ibu kota baru.
Penegasan delineasi wilayah ini melibatkan sejumlah pihak, mulai dari Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, hingga pemerintah kabupaten dan kota yang berbatasan langsung dengan kawasan ibu kota.
Kesepakatan tersebut memastikan cakupan wilayah IKN yang mencakup tujuh kecamatan dan 54 desa atau kelurahan.
Secara administratif, satu kecamatan berada di wilayah Penajam Paser Utara, sementara enam kecamatan lainnya berada di Kutai Kartanegara.
Dari total 54 desa dan kelurahan tersebut, sebanyak 11 di antaranya berada di Kecamatan Sepaku yang selama ini dikenal sebagai pusat kawasan inti IKN.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal Zakaria Ali, menegaskan seluruh proses penentuan batas wilayah telah selesai dan disepakati bersama.
“Garis, batas, titik, dan delineasi sudah tuntas serta disetujui semua pihak. Selanjutnya akan kami proses menjadi regulasi resmi,” ujarnya.
Safrizal juga berharap tidak ada lagi keberatan dari pihak mana pun setelah kesepakatan ini ditandatangani.
Menurutnya, kepastian batas wilayah sangat penting untuk memastikan kejelasan administrasi, perencanaan pembangunan, serta kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
Sementara itu, Deputi Pengendalian Pembangunan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati Tena Bolodadi, menegaskan dokumen kesepakatan tersebut akan menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas resmi IKN.
“Penetapan ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah tumpang tindih kewenangan, serta menghindari potensi sengketa wilayah,” ujarnya. (*)
Sumber: Media Kaltim
