TBBR Kalteng Tolak Gugatan UU PPLH, Bela Tradisi Berladang Dayak

GERBANGDESA.COM, Palangkaraya – Dewan Pengurus Wilayah Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam forum kebangsaan menggelar aksi damai di Bundaran Besar, Palangka Raya, Kamis (19/11/2026).

Mereka menyatakan keberatan terhadap permohonan uji materiil Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan nomor perkara 391/PUU-XXIV/2026.

Ketua DPW TBBR Kalteng, Agusta Rachman, meminta MK menolak permohonan tersebut karena dinilai berkaitan erat dengan keberlangsungan tradisi berladang masyarakat adat Dayak.

Agusta menegaskan, praktik berladang masyarakat adat merupakan warisan leluhur yang memiliki aturan dan kearifan lokal tersendiri.

Menurutnya, tradisi tersebut tidak dapat disamakan dengan pembakaran lahan secara liar yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat adat Dayak tidak memiliki tradisi membuka ladang di kawasan gambut.

“Peladang ini jangan menjadi kambing hitam. Kami ingin melindungi masyarakat adat dengan kearifan lokal yang dilakukan turun-temurun dari nenek moyang kami,” tegasnya.

TBBR juga mendorong pemerintah daerah memperluas sosialisasi mengenai tata cara berladang yang benar agar masyarakat memahami praktik tradisional yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Agusta meminta adanya pembedaan antara aktivitas berladang masyarakat adat dengan pembukaan lahan berskala besar untuk kepentingan industri.

Ia berharap perlindungan lingkungan tidak dijadikan alasan untuk mengabaikan hak-hak masyarakat adat.

“Kearifan lokal harus dihormati, sementara upaya menjaga lingkungan tetap menjadi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (hmn/fin)

Picture of PT GERBANG DESA NUSANTARA

PT GERBANG DESA NUSANTARA

Dari Desa Membangun Negeri

Related Post