GERBANGDESA.COM, Palangkaraya – Kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah (Kalteng) berujung pada keputusan besar yang diambil akademisi Khara Makrothomia Toda.
Ia resmi mengundurkan diri dari jabatan Dosen Luar Biasa (DLB) Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya setelah mengaku mengalami tekanan menyusul keberaniannya menyuarakan persoalan kabut asap yang berdampak terhadap masyarakat.
Persoalan bermula ketika kabut asap akibat karhutla melanda Kota Palangka Raya. Khara mengaku menjadi salah satu korban terdampak hingga mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), bahkan harus menghentikan aktivitas mengajarnya selama dua minggu.
Ia menilai pemerintah belum memberikan penanganan dan kompensasi yang jelas kepada masyarakat.
“Di tengah krisis kesehatan publik ini, negara dan pemerintah daerah tidak hadir memberikan kompensasi maupun penanganan yang jelas bagi para penyintas,” ungkapnya, Kamis (12/11/2026).
Berangkat dari pengalaman tersebut, Khara mengikuti demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalteng pada 19 Oktober 2026.
Orasinya yang mengkritik penanganan karhutla kemudian menjadi perhatian publik setelah viral di media sosial. Namun, ia mengaku persoalan justru merembet ke lingkungan pekerjaannya.
Khara menyebut adanya komunikasi antara jajaran Pemerintah Provinsi Kalteng dengan pimpinan kampus, disusul pemanggilan untuk klarifikasi pada 27 Oktober 2026.
Dalam pertemuan fakultas pada 6 November 2026, ia mengaku mendapat instruksi agar menghentikan kritik yang dinilai dapat memperkeruh persoalan sosial.
Bagi Khara, kritik terhadap persoalan publik merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang akademisi, bukan tindakan untuk menyerang institusi.
Ia menilai perguruan tinggi seharusnya menjadi ruang kebebasan berpikir, bukan tempat yang membatasi suara kritis.
“Saya diminta untuk berhenti bersuara kritis agar tidak memperkeruh dan memperuncing persoalan sosial,” tuturnya.
Rangkaian peristiwa tersebut, menurutnya, bertentangan dengan prinsip independensi dan kebebasan akademik yang semestinya dijunjung tinggi oleh perguruan tinggi.
Pada 10 November 2026, Khara akhirnya resmi mengajukan pengunduran diri dari IAKN Palangka Raya. Tak hanya melepas jabatan, ia juga menyatakan menolak seluruh hak finansial maupun honorarium mengajar yang menjadi haknya pada periode berjalan.
Keputusan itu disebutnya sebagai sikap moral untuk mempertahankan integritas dan menolak kompromi terhadap prinsip yang diyakininya.
Pengunduran diri tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kebebasan akademik dan keberanian menyampaikan kritik terhadap persoalan masyarakat merupakan hal penting yang harus dilindungi, bukan justru dipertentangkan. (hmn/fin)
