GERBANGDESA.COM, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) terus memperkuat transformasi digital bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi masyarakat desa di era digital.
Direktur Ekosistem Media Kemkomdigi, Farida Dewi Maharani, menyebut keberadaan sekitar 83 ribu Koperasi Desa Merah Putih yang telah beroperasi di berbagai daerah menjadi kekuatan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikannya dalam Workshop Media bertajuk “Cerita Koperasi Desa, Jadi Berita Bermakna” yang digelar di Semarang, Rabu (6/5/2026).
Menurut Farida, tantangan pengembangan ekonomi digital saat ini bukan lagi sekadar menghadirkan jaringan internet, melainkan memastikan infrastruktur tersebut benar-benar dimanfaatkan oleh koperasi desa dan pelaku UMKM. Ia menilai transformasi digital membutuhkan kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu berkembang lebih adaptif dan berkelanjutan.
Pemerintah mencatat dari sekitar 60 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 40 persen yang telah masuk ke dalam ekosistem digital. Untuk mempercepat proses tersebut, pemerintah terus memperluas konektivitas nasional. Saat ini, jaringan 4G telah menjangkau hampir seluruh populasi Indonesia, sementara layanan 5G mulai tersedia di sejumlah pusat ekonomi dan kawasan perkotaan.
Farida menegaskan penguatan infrastruktur digital diarahkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM desa, sekaligus memperkuat daya saing ekonomi daerah. Dengan dukungan konektivitas dan literasi digital yang memadai, desa diyakini mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis koperasi dan usaha rakyat.
Sementara itu, Asisten Deputi Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi, Riza Azmi, menjelaskan seluruh Koperasi Merah Putih kini mulai diperkuat dengan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes). Platform tersebut dirancang untuk mendukung tata kelola koperasi yang lebih modern, transparan, efisien, dan mudah diakses seluruh anggota di berbagai wilayah Indonesia.(*/d)
