GERBANGDESA.COM, Sampit – Jumlah SPBU di Kabupaten Kotawaringin Timur terbilang cukup banyak dan tersebar di berbagai titik. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal yang berbanding terbalik.

Ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi seperti pertalite, pertamax, hingga pertamax turbo, kini sangat terbatas, bahkan cenderung langka dalam sepekan terakhir.

Padahal, jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang beroperasi, konsumsi BBM di wilayah ini dinilai masih berada dalam kategori aman.

Fakta tersebut menimbulkan tanda tanya besar, sebab antrean kendaraan justru mengular hingga keluar area SPBU hampir setiap hari.

Fenomena ini terlihat di sejumlah titik, mulai dari SPBU Jalan Pelita, Jalan Iskandar Desa Telaga Baru, Pelangsian, hingga SPBU di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan Cilik Riwut.

Berdasarkan penelusuran, hampir seluruh SPBU di Kotim mengalami pola yang sama. Kendaraan roda dua mendominasi antrean, namun di antaranya terlihat sejumlah pengendara menggunakan tangki besar tambahan.

Mereka tampak berulang kali mengisi BBM subsidi jenis pertalite di berbagai SPBU, seolah memanfaatkan celah distribusi yang lemah.

“Pemandangan ini terus berulang tiap hari, tapi belum terlihat ada tindakan tegas dari pihak aparat,” ungkap sumber di lapangan.

Kondisi tersebut memunculkan dugaan kuat adanya praktik penimbunan BBM yang memicu kelangkaan.

Apalagi, fenomena ini terjadi secara masif dan terorganisir dalam kurun waktu sekitar satu pekan terakhir.

Kelangkaan yang terjadi tidak lagi sekadar persoalan distribusi, melainkan telah mengarah pada potensi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat luas.

Menanggapi situasi ini, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, bahkan telah mengeluarkan sayembara bagi masyarakat yang mampu mengungkap praktik penimbunan BBM.

“Jika menemukan adanya penimbunan, segera laporkan. Akan diberikan reward sebesar Rp7,5 juta,” tegasnya.

Namun hingga kini, belum ada laporan resmi yang masuk, menandakan masih adanya keraguan atau ketakutan di tengah masyarakat.

Sebagai langkah konkret, masyarakat mendesak aparat penegak hukum segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan ketat di setiap SPBU.

Selain itu, diharapkan pemerintah daerah melalui bupati dapat mengeluarkan instruksi resmi guna membentuk tim gabungan yang melibatkan aparat dan instansi terkait.

“Harus ada tindakan nyata. Jika dibiarkan, kelangkaan ini akan terus berulang dan semakin merugikan masyarakat kecil,” tegas warga. (fin/fin)