GERBANGDESA.COM, Palangkaraya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman Masjid Raya Darussalam, Palangka Raya, Selasa (10/3/2026). Program ini menjadi upaya pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idulfitri sekaligus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
Gubernur Agustiar Sabran mengatakan, permintaan bahan pangan biasanya meningkat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Ramadan dan Idulfitri. Lonjakan permintaan tersebut berpotensi memicu kenaikan harga di pasaran sehingga perlu diantisipasi melalui langkah intervensi pemerintah.
Menurutnya, pelaksanaan Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah merupakan salah satu bentuk kehadiran pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan harga pangan. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan harga pasar.
Dalam kegiatan itu, pemerintah menyediakan sekitar 1.700 paket sembako yang terdiri dari beras premium 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 2 liter. Paket yang memiliki harga normal sekitar Rp144.750 tersebut disubsidi sebesar Rp134.750 sehingga masyarakat hanya perlu menebusnya dengan harga Rp10.000 per paket.
Selain paket sembako, Gerakan Pangan Murah juga menghadirkan berbagai komoditas lain seperti telur ayam, daging ayam beku, bawang merah, bawang putih, sayuran, hingga ikan segar yang dijual dengan harga di bawah pasaran. Program ini terlaksana melalui kolaborasi pemerintah daerah dengan berbagai pihak, termasuk Perum Bulog, ID FOOD, BUMD pangan, distributor, serta kelompok petani dan peternak.
Gubernur berharap kegiatan pasar murah tersebut dapat membantu meringankan beban ekonomi masyarakat menjelang Idulfitri sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di wilayah Kalimantan Tengah. Pada kesempatan itu, pemerintah juga menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada warga, bahkan sebagian paket yang telah disubsidi kembali digratiskan melalui dukungan sejumlah unsur pimpinan daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.(*/d)
