GERBANGDESA.COM JAKARTA – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyoroti bahwa auditor hendaknya memperketat pengawasan program bukan hanya sekadar melihat hasil kerja.
“Bukan sekadar melihat bagaimana hasil kerja, tapi juga sebelum bekerja pun harus mulai dikawal,” ujarnya saat memberikan pengarahan Rapat Koordinasi Pengawasan di Bogor, Jawa Barat, melalui siaran pers, Sabtu 9 Desember 2023.
Menteri yang akrab disapa Gus Halim juga meminta Inspektorat Jenderal (Itjen) agar terus meningkatkan pengawasan terhadap program-program yang akan dilaksanakan.
Lebih lanjut, Gus Halim juga mengingatkan agar jangan ada lagi program yang sekadar copy paste dari tahun-tahun sebelumnya.
Kalaupun ada kemiripan program harus ada inovasi tidak cukup hanya variasi. Hal itu harus menjadi catatan bagi auditor saat melakukan pengawasan program.
Masih dalam acara yang bertajuk Peran APIP sebagai Pilar ke-III The Three Lines of Defense dalam Mengawal Pencapaian Kinerja Manajemen itu, Gus Halim juga memaparkan peran Irjen yang harus dipenuhi dalam melakukan pengawasan.
Pertama, kata dia, menguatkan personel Itjen hingga mencapai ketrampilan yang tinggi, disertai integritas yang tinggi pula.
Itjen juga harus mampu memberikan rekomendasi perbaikan tata kelola dengan data-data yang faktual, tidak bias kepentingan, hanya diarahkan untuk perbaikan biokrasi.
“Itjen juga harus bisa mengelola resiko dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan sistem pengendalian intern dan reformasi birokrasi, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Profesor Kehormatan UNESA ini.
Gus Halim menambahkan, Itjen juga harus mengawal pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi agar efektif, efisien, ekonomis, berkualitas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan
Selanjutnya, mengembangkan sistem pengawasan dan sumber daya manusia di lingkungan Irjen, dalam rangka meningkatkan kapabilitas APIP.
“Secara khusus, Itjen harus bisa mendukung pencapaian SAKIP hingga mencapai nilai A, peningkatan nilai reformasi birokrasi, menjaga nilai SPIP dan opini WTP dari BPK,” tandasnya. (*/fin)
