JAKARTA, gerbangdesa.com – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor R38/Seskab/DKK/03/2023 tertanggal 21 Maret 2023 terkait larangan buka puasa bersama (Bukber) hanya ditujukan kepada para menteri dan kepala lembaga pemerintah. Sedangkan, masyarakat umum bebas menyelenggarakan buka puasa bersama selama Ramadan.

Sebelumnya, beredar surat Sekretariat Kabinet yang berisi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang seluruh pejabat negara mengadakan acara buka puasa bersama selama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.

“Saya perlu menjelaskan surat yang dikeluarkan oleh sekab terkait buka puasa bersama. Pertama intinya adalah kesederhanaan yang selalu diberikan sebagai contoh oleh Presiden, itu acuan utama. Kedua, hal ini tidak berlaku bagi masyarakat umum, sehingga demikian masyarakat umum masih diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan buka puasa bersama,” ujar Pramono dalam video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Kabinet yang dilansir melalui msn.com, Jumat 24 Maret 2023.

Presiden Jokowi sebelumnya telah mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama, seiring kewaspadaan penanganan Covid-19 yang masih dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi. “Sudah dicek surat itu benar,” kata Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono di Jakarta, Kamis 23 Maret 2023.

Ada tiga arah dalam surat arahan tersebut, yaitu:

Pertama, penanganan COVID-19 saat ini dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi, sehingga masih diperlukan kehati-hatian.

Kedua, sebelumnya Presiden Jokowi mengeluarkan arahan agar seluruh pejabat negara tidak menggelar acara buka puasa bersama, seiring kewaspadaan penanganan Covid-19 yang masih dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi. 

Ketiga, surat tersebut ditujukan kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, jaksa agung, panglima TNI, kapolri, dan kepala badan/lembaga. (*)

Berbagai sumber