AMPLAS 119 Ultimatum Perusahaan Sawit: Pertemuan 27 Januari Jadi Penentu

GERBANGDESA.COM, Sampit – Rencana aksi besar Aliansi Masyarakat Peduli Plasma (AMPLAS) 119 yang melibatkan 32 koperasi dan 12.439 anggota di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) batal meledak pada 14 Januari 2026. Massa sudah siap digerakkan, logistik sudah disiapkan, namun demonstrasi ditunda setelah Pemkab meminta waktu tambahan untuk memaksa perusahaan sawit merespons tuntutan realisasi plasma 20 persen.

Ketua Koordinator AMPLAS 119, Audy Valent, tak menutupi bahwa penundaan ini bukan karena surut keberanian masyarakat, melainkan bentuk tenggang waktu terakhir bagi pemerintah dan perusahaan sawit.

“Seandainya pertemuan 27 Januari 2026 gagal menghasilkan persetujuan sesuai isi surat Bupati, maka kami turun lima hari penuh. Tidak ada negosiasi lagi,” ujarnya dengan nada tegas, kemarin.

Audy mengaku masyarakat sudah menahan diri terlalu lama. Janji Bupati pada 8 September 2025 dan surat resmi 9 September 2025seharusnya memberi kepastian hukum bagi koperasi plasma.

Namun sebagian perusahaan justru memilih berlindung di balik argumentasi hukum, mengirim penolakan secara bersurat ke Satgas FPKMS, dan mengulur waktu tanpa solusi.

Dalam situasi ini, AMPLAS pun mengirim ultimatum terbuka: aksi berikutnya akan difokuskan pada satu perusahaan yang dianggap paling “membandel”. Taktik ini dipilih agar tekanan tidak lagi melebar, tetapi menghantam titik strategis.

“Kami bahkan siap menjemput Bupati untuk ikut turun dan menghentikan operasi perusahaan sampai kewajiban dipenuhi,” ucap Audy..

Meski keras, AMPLAS memberi kredit kepada beberapa perusahaan yang dinilai kooperatif. Pertemuan dengan Asisten II Pemkab Kotim, Rodi Kamislam, pada 11 Januari lalu menghasilkan kesepakatan untuk menghadirkan pimpinan perusahaan pada 27 Januari nanti bukan lagi sekadar staf atau perwakilan tanpa mandat keputusan.

Namun secara keseluruhan, Audy menyebut masyarakat plasma sudah muak dengan janji tanpa realisasi.

“Sudah puluhan tahun kosong. Yang muncul malah aturan baru yang melemahkan aturan lama dan terkesan membela perusahaan. Kesabaran masyarakat sudah habis,” tegasnya.

AMPLAS memastikan aksi berikutnya bukan lagi sekadar unjuk rasa simbolik. Ini akan menjadi mobilisasi terakhir sebelum jalan hukum dan jalur politik ditempuh.

“Kalau ini gagal, tidak ada lagi cara lain,” tandasnya.. (fin/fin)

Related Post