GERBANGDESA.COM, SAMPIT – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotawaringin Timur (Kotim) telah menyosialisasikan tentang aplikasi E-Layanan Bapenda kepada 14 Kepala Desa (Kades) yang terpencar di Kecamatan Pulau Hanaut. Kegiatan itu dipusatkan di Balai Pertemuan Batang Danum Kupang Bulan, Desa Bapinang Hulu, Rabu 8 November 2023.
Pada saat sesi tanya jawab, rata-rata kades menyampaikan berbagai keluhan kepada perwakilan Bapenda Kotim tentang sulitnya menagih pajak kepada warga desanya, terutama mengenai pajak daerah.
“Kami ini sudah melakukan berbagai upaya untuk menagih pajak, akan tetapi, ketika kami tagih kepada wajib pajak, mereka banyak alasannya, misalnya lahan yang dibeli masih tidak balik nama,” ucap Kepala Desa Bapinang Hulu Sugianur pada saat Sosialisasi dan Penyuluhan E-Layanan dan Pembayaran Pajak Daerah menggunakan aplikasi Smart Tax.
Selain itu, Sugianur juga mengakui bahwa kepatuhan wajib pajak di desanya untuk membayar pajak daerah masih rendah. Padahal, menurutnya, pajak yang dibayar nilainya masih sangat rendah namun tetap tidak mau bayar.
“Saya contohkan, ada seorang bertitel haji dan sebagai wajib pajak yang ditagih oleh petugas kami dari desa, tapi yang ditagih ini tidak mau bayar, sedangkan besaran tagihan pajak hanya Rp26 ribu per tahun, padahal lahan kebunnya luas dan sudah menghasilkan tiap tahun,” ujarnya.
Senada disampaikan Kepala Desa Babirah Julam Effendi. Dia melaporkan bahwa sulitnya menagih pajak daerah karena pemilik lahan tidak mau balik nama kepemilikan, sehingga permasalahan ini sampai sekarang masih belum ada solusi.
“Terkadang petugas kami yang mau menagih pajak ini bukannya menerima pembayaran pajak kepada wajib pajak, justru bisa diacungkan parang (sejam), nah, inilah sulitnya kami dari desa ini menagih pajak daerah,” ujarnya dihadapan yang hadir di sosialisasi tersebut.
Berbeda yang disampaikan Kepala Desa Rawa Sari, Sigit Pranoto. Dia menyampaikan keluhan bahwa wajib pajak tidak mau bayar dikarenakan lahan disengketakan oleh oknum yang mengaku miliknya, meskipun lahan itu sangat jelas adalah lahan transmigrasi.
Disamping itu, Sigit juga menanyakan kepada perwakilan Bapenda Kotim bahwa warganya sejak 2021 dan 2022 telah bayar pajak, sedangkan di aplikasi tidak ada datanya. Dia menilai seakan-akan wajib pajak yang sudah bayar masih saja ditagih.
“Ini juga menjadi pertanyaan kami, mengapa kami sudah bayar pajak dan rutin tiap tahun, tapi tetap ditagih lagi karena tidak ada dientry di aplikasi,” ujarnya.
Sementara itu, menanggapi keluhan para kades di Pulau Hanaut ini, Kepala Bidang Pengendalian, Pengembangan dan Penyuluhan Bapenda Kotim, Dewi Yantika menyarankan agar supaya desa tiap pembayaran pajak daerah hendaknya menggunakan E-Layanan dan Smart Tax.
“Untuk mempermudah wajib pajak gunakan aplikasi E-Layanan dan pembayaran pajak melalui Smart Tax. Aplikasi ini untuk sementara untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sedangkan jenis pajak lainnya masih belum ada,” kata Dewi dihadapan para kades dan perangkat desa yang hadir dikegiatan tersebut. (fin/fin)
