GERBANGDESA.COM SAMPIT – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Rawa Sari, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), telah mengumumkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025.
Hasilnya, berdasarkan kesepakatan bersama hanya ada enam usulan yang dianggap skala prioritas untuk pembangunan desa ke depannya.
“Usulan ang dianggap prioritas berdasarkan rangking, kesepakatan bersama ada enam usulan dari puluhan usulan lainnya,” ucap Kepala BPD Rawa Sari Manaf saat Musdes RKPDes 2025 di Balai Pertemuan desa setempat, Rabu 19 Juni 2024.
Manaf menjelaskan, enam usulan skala prioritas itu diutamakan bidang Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumur Bor. Akan tetapi, lanjutnya, tetap menyesuaikan anggaran yang tersedia di desa untuk mengcover semua usulan tersebut.
“Untuk infrastruktur jalan itu ada beberapa item yang diusulkan melalui RW 1, RW 2, dan RW 3. Yang menentukannya prioritasnya nanti, kami serahkan sepenuhnya kepada tim perencanaan RKPDes menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” ujar Manaf dihadapan yang hadir.
Kepala Desa Rawa Sari Sigit Pranoto menuturkan, sebelumnya BPD telah mengadakan Pra Musdes. Kemudian dari hasil tersebut, lanjutnya, dibahas kembali melalui Musdes dalam rangka Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2025.
“Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini merupakan rangkuman dari Pra Musdes yang telah dilaksanakan 3 RW, hasilnya nanti akan disampaikan melalui Musrenbang RKPD Kotim di tingkat Kecamatan Pulau Hanaut,” kata Sigit.
Perwakilan Kecamatan Pulau Hanaut, Kasi Kesos PMD Dedy Agung Prasetyo menjelaskan bahwa Musdes merupakan agenda rutin yang diselenggarakan tiap desa.
Tujuannya, menampung berbagai aspirasi warga desa baik bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya.
“Seluruh aspirasi warga desa akan dipilih kembali melalui Musdes untuk menentukan kegiatan mana yang dianggap skala prioritas.
Tim penyusunan RKPDes maupun tim verifikasi yang dibentuk itu nantinya ikut dalam menentukan dan menyepakati, kegiatan mana yang bisa didanai dengan dana desa dan yang bisa didanai oleh pihak ketiga,” ujar Dedy.
Dia menambahkan, setiap usulan yang masuk tetap akan ditampung oleh BPD dan akan diperjuangkan kembali menyesuaikan dengan anggran yang tersedia.
“Tidak semua aspirasi warga desa yang telah disampaikan melalui Musdes ini bisa tercover semuanya, tentunya hanya ada beberapa usulan yang dianggap prioritas, dari hasil Musdes hari ini hanya ada enam usulan skala prioritas,” pungkasnya. (fin/fin)
