Kamis, Juli 25, 2024

Bikin Menangis, Satu Tahun Lahan Poktan Padi di Desa Hanaut Menganggur – Gerbangdesa.com

Date:

Share post:

SAMPIT – Tanpa terasa sudah satu tahun lebih lahan pertanian seluas 37 hektar di wilayah Desa Hanaut, Kecamatan Pulau Hanaut, Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), tidak digarap alias menganggur.

Penyebabnya, sejak 2009 lahan itu sudah digarap oleh Poktan padi “Haduhup Sama Itah” namun telah diklaem oknum melalui hukum adat mulai akhir 2021 hingga Juni 2023, hasilnya belum ada solusi. Walaupun sudah dilakukan mediasi antara Kecamatan Pulau Hanaut dengan Dewan Adat Dayak (DAD) Kotim.

Hal itu diungkit kembali pada saat sesi tanya dan jawab di Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Satgas Siaga Karhutla Kecamatan Pulau Hanaut di Desa Rawa Sari, Sabtu 17 Juni 2023.

Salah seorang petani padi Haduhup Sama Itah Winarno mempertanyakan mengenai lahan untuk ketahanan pangan itu hingga sekarang belum ada titik terang.

BACA JUGA:  Desa Satiruk Terima Hibah Alat Pemadam, Bukti Realisasi Usulan Musrenbang

“Lahan tidak bisa digarap sudah kurang lebih satu tahun karena sengketa, sudah di mediasi sampai sekarang belum ada titik terang, sedangkan kami di larang melakukan kegiatan,” ujarnya.

Dia menyampaikan bahwa asal-usul lahan 37 hektar itu hampir 50% legalitasnya bersertifikat melalui program Prona dan sebagiannya ada yang masih Surat Keterangan Tanah (SKT).

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kepala Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Pulau Hanaut Mulyadi membenarkan bahwa persoalan sengketa lahan itu sudah disampaikan ke tingkat kabupaten.

“Wewenang kami dari BPP hanya sebatas mendampingi, karena sengketa lahan ranahnya pihak kecamatan dan kabupaten,” ucap Mulyadi dihadapan yang hadir.

BACA JUGA:  Pasang Spanduk Larangan Garap Lahan Pertanian di Desa Hanaut, Poktan Rugi Ratusan Juta

Dia mengungkapkan bahwa tanah yang digarap Poktan padi Haduhup Sama Itah merupakan lahan subur, karena mampu dua kali panen dalam satu tahun.

Sementara itu, Camat Pulau Hanaut Dedy Jauhari menyarankan agar Poktan padi segera mengumpulkan kembali legalitas kepemilikan tanah antara yang sudah bersertifikat dan SKT.

“Kita gunakan data baru, kami akan koordinasi dengan Polsek Pulau Hanaut, jika ada yang mengklaem tanah bersertifikat itu namanya perampasan tanah,” tegas mantan Kabag Kesra Setda Kotim ini.

Langkah yang diambil ini, tambahnya, agar persoalan sengketa lahan di Desa Hanaut secepatnya diselesaikan dan tidak terkesan berlarut-larut.

“Nanti kalau sudah ada legalitasnya, kami bersama Kepala Desa Hanaut melaporkan ke Polres Kotim supaya permasalahan ini cepat selesai,” janjinya. (2d/fin)

Artikel Lainnya

10 Ketua RT/RW di Desa Satiruk Kompak Usul Jembatan – Gerbangdesa.com

SAMPIT – Musyawarah Desa (Musdes) untuk rencana pembangunan desa tahun 2024 di Desa Satiruk, Kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten...

Kondisi Jalan Baninan Desa Rubung Buyung Memprihatinkan, Warga Usulkan Semenisasi

Anggota DPRD Kalteng Dapil II Kotim-Seruyan saat mengecek kondisi riil infrastruktur Jalan Desa Rubung Buyung, Kecamatan Cempaga, Kotim,...

Penjelasan Tentang Cairnya Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan

JAKARTA, gerbangdesa.com - Gaji ke-13 menjadi salah satu insentif yang dinanti-nantikan oleh pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiunan. ...

SDN 2 Sumber Makmur Layak Raih Akreditasi B, Apa Kendalanya!

SAMPIT, gerbangdesa.com - Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumber Makmur, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Mentaya Hilir Utara (MHU), Kabupaten Kotawaringin...
error: Content is protected !!